Pendahuluan

Banjir yang terjadi di berbagai wilayah Aceh dalam beberapa waktu terakhir kembali membuka perbincangan mengenai kerusakan lingkungan, khususnya akibat deforestasi atau penebangan hutan yang tidak terkendali. Fenomena ini tidak hanya menjadi persoalan bencana alam semata, tetapi juga mencerminkan masalah sosial dan politik yang lebih luas, mulai dari kebijakan pengelolaan sumber daya alam, lemahnya pengawasan, hingga keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan ekonomi tertentu.

Isu banjir Aceh relevan untuk dikaji karena dampaknya sangat nyata terhadap kehidupan masyarakat, seperti kerusakan rumah, terganggunya aktivitas pendidikan, kehilangan mata pencaharian, serta ancaman keberlanjutan lingkungan. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan media digital membuat informasi mengenai bencana dan kerusakan lingkungan semakin mudah diakses oleh publik, termasuk mahasiswa. Hal ini mendorong munculnya kesadaran kritis mahasiswa terhadap isu lingkungan sebagai bagian dari isu sosial-politik nasional.

Oleh karena itu, kajian ini penting untuk membahas banjir dan deforestasi di Aceh tidak hanya sebagai permasalahan lingkungan, tetapi juga sebagai cermin peran mahasiswa dalam menyikapi isu sosial-politik nasional secara kritis dan bertanggung jawab.

Pembahasan

Aceh dikenal sebagai salah satu wilayah dengan kekayaan hutan yang luas. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas penebangan hutan, baik yang legal maupun ilegal, terus meningkat. Pembukaan lahan untuk kepentingan industri, pertambangan, dan perkebunan sering kali mengabaikan aspek kelestarian lingkungan. Akibatnya, kemampuan hutan untuk menyerap air berkurang drastis, sehingga meningkatkan risiko banjir, terutama saat musim hujan.

Banjir yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari kebijakan dan lemahnya kontrol pemerintah terhadap eksploitasi hutan. Hal ini menjadikan persoalan banjir Aceh sebagai isu sosial-politik nasional karena menyangkut tata kelola sumber daya alam, tanggung jawab negara, serta perlindungan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.

Banjir akibat deforestasi menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang tidak berkelanjutan dapat menimbulkan kerugian jangka panjang bagi masyarakat. Dalam konteks ini, mahasiswa memiliki peran penting sebagai kelompok intelektual yang mampu melakukan analisis kritis terhadap kebijakan publik. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memahami permasalahan dari sisi lingkungan, tetapi juga dari aspek sosial, ekonomi, dan politik.

Sayangnya, masih terdapat kecenderungan sikap apatis di kalangan mahasiswa terhadap isu lingkungan, karena dianggap bukan bagian dari masalah politik. Padahal, isu deforestasi dan banjir merupakan bentuk nyata dari kegagalan kebijakan publik. Dengan bekal pengetahuan, akses teknologi, dan kebebasan berpikir, mahasiswa seharusnya mampu menjadi penghubung antara fakta lapangan dan kesadaran publik melalui kajian, diskusi, maupun gerakan advokasi.

Isu banjir dan deforestasi di Aceh memberikan implikasi besar terhadap arah peran mahasiswa. Pertama, mahasiswa berperan sebagai agent of change dengan menyuarakan pentingnya pembangunan berkelanjutan dan keadilan lingkungan. Kedua, mahasiswa berperan sebagai social control yang mengawasi kebijakan pemerintah serta praktik eksploitasi sumber daya alam.

Selain itu, di era digital, mahasiswa juga memiliki peluang besar untuk memanfaatkan teknologi sebagai sarana kampanye kesadaran lingkungan melalui media sosial, penulisan opini, maupun publikasi riset sederhana. Dengan demikian, keterlibatan mahasiswa tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga berdampak nyata dalam membentuk opini publik dan mendorong perubahan kebijakan.

Sebagai solusi, mahasiswa perlu meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap isu lingkungan melalui pendekatan akademik dan sosial. Diskusi kampus, penelitian kecil, serta
kolaborasi dengan organisasi lingkungan dapat menjadi langkah awal yang efektif. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu bersikap kritis namun tetap objektif dalam menanggapi kebijakan pemerintah.

Pemerintah juga perlu melibatkan generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam penyusunan kebijakan lingkungan agar keputusan yang diambil lebih berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah bencana serupa di masa depan.

Kesimpulan

Banjir dan deforestasi di Aceh bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan isu sosial-politik nasional yang mencerminkan lemahnya tata kelola sumber daya alam. Isu ini menunjukkan pentingnya peran mahasiswa dalam menyikapi permasalahan bangsa secara kritis dan bertanggung jawab. Mahasiswa diharapkan tidak bersikap apatis, melainkan aktif berkontribusi sebagai agen perubahan dan kontrol sosial. Dengan memanfaatkan pengetahuan, teknologi, dan ruang akademik yang dimiliki, mahasiswa dapat berperan nyata dalam mendorong kebijakan yang adil dan berkelanjutan demi masa depan lingkungan dan bangsa.

Referensi / Sumber

BBC News Indonesia. (2024). Banjir melanda Aceh, deforestasi disebut sebagai salah satu
penyebab utama. Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh. (2023). Kerusakan hutan dan dampaknya
terhadap bencana banjir di Aceh. WALHI Aceh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Identitas Penulis

Nama : Bianka Rosa
Divisi : Hubungan Mahasiswa (HMS)