A. Pendahuluan

Selama ini, kita sering mendengar label mahasiswa sebagai Agent of Change atau Social Control. Namun, harus diakui, di lingkungan Informatika, label tersebut sering kali kalah nyaring dibandingkan suara ketikan keyboard. Mahasiswa IF kerap dipandang "apatis" terhadap isu politik nasional. Alasannya klise tapi nyata: tugas praktikum yang menumpuk dan materi kuliah yang sangat teknis membuat kita merasa dunia sosial-politik adalah urusan mahasiswa FISIP atau Hukum. Padahal, realitas hari ini menunjukkan sebaliknya. Batas antara teknologi dan politik sudah kabur. Kasus kebocoran Pusat Data Nasional (PDN) hingga hiruk-pikuk revisi UU ITE adalah bukti bahwa keputusan politik kini sangat bergantung pada
infrastruktur teknologi. Kajian ini saya tulis berangkat dari keresahan tersebut. Apakah di tahun 2025 ini,
mahasiswa IF masih relevan jika hanya fokus pada hardskill? Tulisan ini mencoba membedah urgensi mahasiswa Informatika untuk keluar dari "goa" laboratorium dan terlibat dalam diskursus nasional, bukan sebagai politisi praktis, melainkan sebagai intelektual digital yang menjaga kewarasan publik.

B. Pembahasan

1. Konteks Isu

Situasi sosial-politik kita sedang tidak baik-baik saja. Publik mengalami krisis kepercayaan terhadap transparansi pemerintah. Menariknya, pertempuran opini ini tidak lagi terjadi di jalanan secara fisik, melainkan di timeline media sosial. Kita bisa melihat contoh paling nyata pada polemik Pemilu 2024 lalu terkait sistem Sirekap. Kesalahan pembacaan data oleh sistem (OCR) memicu kegaduhan nasional dan tuduhan manipulasi suara. Di titik ini, mahasiswa Informatika seharusnya memiliki peran vital. Ketika masyarakat awam berteriak soal "kecurangan", kita seharusnya hadir menjelaskan sisi teknis mana yang murni bug sistem, mana yang celah keamanan, dan mana yang memang kegagalan tata kelola IT. Ketidakhadiran suara mahasiswa IF di momen seperti itu justru membiarkan disinformasi merajalela.

2. Analisis dan Argumentasi

Seringkali kita berlindung di balik kalimat "Teknologi itu netral, tergantung siapa yang pakai". Menurut saya, pandangan ini sudah usang. Teknologi tidak pernah benar-benar netral; di dalamnya ada bias pembuatnya dan kepentingan pemesannya. Tantangan terbesar kita saat ini adalah etika kecerdasan buatan (AI Ethics). Penggunaan Generative AI untuk membuat deepfake tokoh politik atau memproduksi konten hoax secara massal adalah ancaman serius bagi demokrasi. Sebagai mahasiswa yang paham cara kerja "dapur" teknologi tersebut, kita punya beban moral lebih berat. Kita tahu betapa mudahnya memanipulasi data digital. Jika kemampuan teknis ini tidak dibarengi dengan wawasan kebangsaan dan etika, kita hanya akan mencetak lulusan yang cerdas secara teknis tapi buta secara moral atau lebih parah, menjadi alat bagi kepentingan kekuasaan yang ingin memanipulasi publik.

3. Dampak dan Implikasi

Jika mahasiswa Informatika mulai "melek" politik, dampaknya akan sangat masif. Secara positif, ini akan melahirkan gerakan Civic Tech. Kita tidak perlu turun ke jalan membakar ban, tapi kita bisa "turun tangan" membuat platform pengawal suara, situs pelaporan korupsi, atau visualisasi data anggaran yang ruwet agar mudah dipahami warga. Namun, ada risiko yang perlu diwaspadai di internal HIMA IF. Jangan sampai keterbukaan pada isu politik justru menyeret organisasi ke dalam politik praktis atau polarisasi kubu
yang tidak produktif. Fokus kita harus tetap pada "Politik Nilai" memperjuangkan kebenaran data dan keadilan akses informasi.

4. Solusi dan Rekomendasi

• Melek Kebijakan Teknologi (Tech Policy): Diskusi di HIMA jangan melulu soal framework terbaru. Mulailah membedah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan digitalisasi. Apakah aplikasinya aman? Apakah datanya terlindungi? Kita harus kritis di sana.
• Edukasi Pertahanan Diri Digital: HIMA IF bisa membuat program pengabdian masyarakat sesederhana "Klinik Keamanan Data". Kita ajarkan masyarakat (atau mahasiswa jurusan lain) cara mengamankan akun dari peretasan yang sering terjadi saat suhu politik memanas.
• Menjadi Filter Hoax: Jadikan diri kita verifikator di lingkaran terdekat (keluarga/teman). Gunakan logika algoritma untuk mematahkan argumen yang tidak berbasis data.

C. Kesimpulan

Isu sosial-politik nasional bukan lagi sekadar tontonan di berita, melainkan panggilan tugas bagi mahasiswa Informatika. Peran kita telah berevolusi. Dari sekadar "tukang koding", kini kita dituntut menjadi Guardian of Truth penjaga kebenaran di tengah banjir informasi. Mahasiswa IF harus berani mengambil peran ini: menggunakan logika dan teknologi untuk meluruskan yang bengkok, serta mengamankan yang rentan demi kepentingan bangsa.

D. Referensi / Sumber

Lim, M. (2013). Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia. Journal of Contemporary Asia.
Florini, A., & Simmons, P. J. (2000). What the World Needs Now? Civic Tech and the Future of Democracy.
Zittrain, J. L. (2008). The Future of the Internet—And How to Stop It. Yale University Press.
Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Penulis
Nama: Tristan Satria Perdana Hermawa
Divisi: Hubungan Mahasiswa (HMS)